Senin, 16 FEBRUARI 2026 • 20:27 WIB

Pendaftaran Lahan di Tepi Barat oleh Israel Picu Kontroversi Internasional

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Israel baru-baru ini mengambil langkah kontroversial dengan mendaftarkan lahan di Tepi Barat sebagai 'properti negara'. Tindakan ini memicu kecaman dari berbagai negara yang menilai langkah tersebut sebagai ilegal.

Otoritas Palestina serta sejumlah negara Arab meminta intervensi internasional untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai proses aneksasi yang merugikan keberadaan negara Palestina.

Proses Pendaftaran dan Respon Internasional

Kementerian Luar Negeri Israel menginformasikan bahwa pendaftaran lahan di Tepi Barat bertujuan untuk menjelaskan hak atas tanah secara lebih transparan, terutama terkait pendaftaran lahan ilegal yang terjadi sebelumnya.

Namun, langkah ini mendapat kecaman dari Mesir, Qatar, dan Yordania yang menilai bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Otoritas Palestina juga menegaskan pentingnya intervensi internasional untuk mencegah aneksasi yang dapat merusak eksistensi negara Palestina. Ini menunjukkan ketegangan yang terus meningkat di kawasan.

Tindakan yang Memicu Kecaman

Pemerintah Mesir menyebut langkah Israel sebagai 'eskalasi berbahaya' dalam upaya memperkuat kontrol atas wilayah yang diduduki. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Qatar mengkhawatirkan pengubahan status lahan menjadi 'properti negara' dapat mengurangi hak-hak rakyat Palestina.

Jonathan Mizrachi, co-direktur LSM Israel anti-settlement, menyatakan bahwa langkah ini merupakan 'mega pengambilalihan lahan', dan berpotensi mengubah kepemilikan lahan yang saat ini ambigu. Hal ini menunjukkan dampak signifikan terhadap orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut.

Dampak Terhadap Warga Lokal dan Stabilitas Wilayah

Ketegangan antara warga Palestina dan pemukim Israel terus meningkat seiring dengan laporan mengenai serangan yang semakin banyak terjadi terhadap warga Palestina. Volker Turk, Kepala Hak Asasi PBB, mengungkapkan bahwa langkah-langkah ini ada kemungkinan besar akan mengubah demografi permanen wilayah Palestina yang diduduki.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menolak rencana aneksasi Tepi Barat, dengan menyatakan bahwa stabilitas wilayah tersebut berpengaruh terhadap keamanan Israel. Meskipun demikian, respons Trump terhadap langkah terbaru Israel belum terlihat jelas, di tengah semakin meluasnya kecaman internasional terhadap tindakan tersebut.