Ketersediaan BBM di Indonesia: Penjelasan Menteri ESDM Mengenai Stok Shell
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengklarifikasi situasi kekosongan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell. Ia menegaskan bahwa pasokan BBM di Indonesia secara umum mencukupi untuk berbagai jenis, termasuk bensin dan solar.
Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi WFH untuk ASN, Sarankan Gunakan Transportasi Umum
Dalam keterangan resmi, Bahlil mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi Shell adalah berkaitan dengan urusan bisnis antar perusahaan, tanpa mengeluhkan izin impor yang belum dirilis.
Menteri Bahlil menegaskan kondisi pasokan BBM di Indonesia sangat baik. Ia menyatakan, "Saya pikir semuanya ada ya RON 92, RON 95, RON 98 semuanya ada kok solar juga ada, jadi tinggal dilakukan B2B aja," saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pernyataan ini menunjukkan keyakinannya bahwa ketersediaan BBM di pasar domestik tidak akan menjadi masalah ke depan. Ia percaya bahwa meskipun ada kekosongan pada titik distribusi tertentu, variasi jenis BBM yang tersedia tetap aman dan cukup.
Ketersediaan berbagai jenis BBM menjadi penting bagi masyarakat, terutama di saat kebutuhan meningkat. Dengan cuaca yang tak menentu dan kebutuhan mobilitas yang tetap tinggi, kestabilan pasokan merupakan prioritas bagi pemerintah.
Baca juga: Manchester United Resmi Rekrut Kiper Senne Lammens
Bahlil menjelaskan lebih lanjut mengenai izin impor BBM yang menjadi isu di SPBU Shell. Ia mengungkapkan bahwa informasi terkait izin tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dengan mengatakan, "Nanti coba saya cek ya," ketika ditanyakan mengenai status izin.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menambahkan bahwa proses evaluasi izin impor untuk Shell masih berlangsung. Ia menjelaskan, "Kalau yang Shell khusus masih dievaluasi. Kita evaluasi juga pada saat mereka order," di Kantor Kementerian ESDM.
Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuota yang diajukan oleh Shell sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar terkini. Dengan begitu, proses distribusi dapat berjalan lebih efisien, memenuhi permintaan masyarakat.
Laode juga memberikan informasi terkait kebijakan kuota impor BBM untuk tahun 2026. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini akan serupa dengan tahun sebelumnya dan dilaporkan mengalami kenaikan 10% dibandingkan tahun 2024.
"Kuota saya jawab satu kata mirip tahun 2025," tegasnya, menambahkan bahwa penerbitan izin impor tahun ini akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.
Kebijakan ini diharapkan memberikan pemerintah fleksibilitas lebih dalam memantau konsumsi BBM nasional. Dengan cara ini, perusahaan juga akan memperoleh kepastian waktu saat mengajukan perpanjangan izin, guna mendukung ketersediaan dan distribusi yang lebih stabil di lapangan.
Baca juga: Kericuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Provokasi Massa
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: