Senin, 16 FEBRUARI 2026 • 15:20 WIB

Dua Pendekatan Berbeda dalam Penetapan Awal Puasa 2026 di Indonesia

Author

Fiddy Anggriawan

Penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah di Indonesia kemungkinan besar tidak akan serentak, dipicu oleh perbedaan metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Perbedaan ini berpotensi mempengaruhi umat Islam dalam memulai bulan suci, dengan masing-masing organisasi mempunyai cara penentuan yang berbeda.

Metode Penetapan Dari Nahdlatul Ulama

Hingga saat ini, Nahdlatul Ulama (NU) belum memberikan pengumuman resmi terkait tanggal 1 Ramadhan 2026. Organisasi ini tidak menetapkan awal bulan Hijriah secara mandiri.

Berdasarkan keputusan Muktamar ke-20 tahun 1954, sistem yang diterapkan NU adalah mekanisme ikhbar, di mana mereka mengikuti dan menyampaikan ulang keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Lembaga Falakiyah PBNU telah melakukan perhitungan untuk awal Ramadhan dengan metode hisab jama’i, yang menunjukkan bahwa ijtimak terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.02 WIB. Tinggi hilal pada saat tersebut berada di minus 1 derajat 44 menit.

Dengan demikian, NU memperkirakan bulan Sya’ban akan digenapkan menjadi 30 hari, dan 1 Ramadhan kemungkinan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Pendekatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Berbeda dengan NU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih awal menetapkan 1 Ramadhan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini mengikuti sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

KHGT dibangun berdasarkan prinsip kesatuan hari dan tanggal secara global. Penentuan bulan baru dalam sistem ini menggunakan parameter hisab dengan syarat elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat saat matahari terbenam.

Perhitungan Muhammadiyah menunjukkan bahwa konjungsi terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 12.01 GMT, yang menjadi dasar bagi mereka untuk menetapkan 1 Ramadhan 1447 H pada 18 Februari 2026.

Analisis Perbedaan Metodologi

Perbedaan dalam penetapan awal puasa 2026 muncul karena adanya pendekatan metodologis yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah. NU mengombinasikan metode hisab dan rukyat, serta mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan hisab murni dengan dasar kalender global yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski kedua organisasi berbasis perhitungan astronomi, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kerangka fikih dan metodologi yang diterapkan.

Keputusan pemerintah melalui sidang isbat yang diadakan pada 17 Februari 2026 akan menjadi rujukan resmi untuk penetapan jadwal puasa secara nasional. Di sisi lain, Muhammadiyah telah lebih dahulu mengumumkan awal puasa pada 18 Februari 2026.