Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 21:21 WIB

Krisis Kepercayaan di Downing Street: Pengunduran Diri Pejabat Kunci PM Inggris

Author

Fiddy Anggriawan

Dua pejabat kunci di bawah Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengundurkan diri di tengah kontroversi yang menyelimuti pemerintahan mereka. Pengunduran diri ini berkaitan dengan publikasi dokumen baru mengenai kasus Jeffrey Epstein yang mengaitkan Peter Mandelson dengan jabatannya sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat.

Tim Allan, Kepala Komunikasi Perdana Menteri, dan Morgan McSweeney, Kepala Staf, membuat keputusan tersebut saat tekanan politik menjadi semakin meningkat. Kejadian ini menciptakan tantangan serius bagi Starmer yang berusaha mempertahankan stabilitas pemerintahannya.

Pengunduran Diri di Tengah Kontroversi

Pengunduran diri Tim Allan diumumkan oleh Downing Street pada 9 Februari 2026. Dalam pernyataannya, Allan menyampaikan, "Saya memutuskan untuk mundur agar tim baru di Downing Street dapat dibentuk."

Keputusan ini datang pada saat Keir Starmer masih dihadapkan pada tantangan terkait penunjukan Peter Mandelson, yang diketahui memiliki kaitan dengan dokumen-dokumen dari kasus Epstein.

Pernyataan Morgan McSweeney

Morgan McSweeney juga memberikan pernyataan terkait pengunduran dirinya, menyoroti konsekuensi penunjukan Mandelson. Ia mengungkapkan, "Keputusan menunjuk Peter Mandelson adalah kesalahan. Ia telah merusak partai kami, negara kami, dan kepercayaan terhadap politik itu sendiri."

McSweeney mengakui peran pentingnya dalam keputusan tersebut dan siap menerima tanggung jawab penuh atas implikasi yang muncul.

Dampak pada Pemerintahan Starmer

Pemerintahan Starmer saat ini menghadapi tekanan politik yang signifikan setelah Kementerian Kehakiman AS merilis dokumen baru. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Mandelson terlibat dalam berbagi informasi sensitif dengan Epstein saat menjabat sebagai menteri bisnis di tengah krisis keuangan 2008.

Perdana Menteri Starmer berjanji untuk menyediakan akses ke email dan dokumen terkait penunjukan Mandelson, berharap dapat membuktikan adanya elemen penipuan yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah dalam skandal ini.