Prabowo Ajak Kejaksaan Periksa Direksi BUMN Terkait Pengelolaan Aset Negara

Prabowo Ajak Kejaksaan Periksa Direksi BUMN Terkait Pengelolaan Aset Negara

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas dugaan penyamaran kekayaan negara. Dalam pidato di Rapat Koordinasi Nasional, ia menegaskan perlunya pemeriksaan oleh kejaksaan terhadap mereka.

Baca juga: Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Batal karena Kerusuhan dalam Negeri

Peringatan ini disampaikan di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2/2026), di mana Prabowo menyoroti masalah pengelolaan BUMN yang terlalu banyak dan dianggap tidak efisien.

Tantangan dalam Pengelolaan BUMN

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyatakan kekhawatirannya terkait pengelolaan BUMN yang terpecah menjadi 1.040 perusahaan. "Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah perusahaan menjadi indikasi masalah dalam pengelolaan aset negara. Pengelolaan yang tidak efisien ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

Prabowo menyerukan agar para pemimpin BUMN yang pernah menjabat bertanggung jawab atas pengelolaan yang kurang baik. Ini menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem yang ada.

Baca juga: Pihak Kampus dan Polda Jabar Bantah TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan

Perintah Pemeriksaan oleh Kejaksaan

Prabowo mengeluarkan peringatan keras dengan ancaman bahwa kejaksaan akan melakukan pemeriksaan. "Siap-siap kau dipanggil kejaksaan," katanya, menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran.

Selain itu, ia juga menyatakan, "Kan mereka itu ngejek, ‘Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja’ oiya? Tunggu aja panggilan. Lo jangan nantang gue lo!" Ini menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi kritik.

Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN. Kesadaran akan masalah ini diharapkan dapat mengubah situasi yang ada menjadi lebih baik.

Dukungan Badan Pengelola Investasi

Peringatan ini juga bertepatan dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang kini memiliki nilai aset sebesar US$1 triliun. Prabowo percaya bahwa BPI dapat meningkatkan pengelolaan kekayaan negara.

BPI diharapkan dapat mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi publik. Ini penting untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh negara.

Kementerian terkait diminta untuk berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi aset yang ada, merespons tantangan pengelolaan BUMN yang kerap disoroti.

Baca juga: Kerusuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Korban di Kampus