Rabu, 28 JANUARI 2026 • 18:07 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Desak Penyelesaian Kasus Hogi Minaya Secara Adil

Author

Edi Hidayat

Komisi III DPR RI mendesak penghentian proses hukum terhadap Hogi Minaya, seorang suami yang berusaha menyelamatkan istrinya dari penjambretan. Permintaan ini diajukan dalam rapat dengar pendapat bersama Kejaksaan Negeri Sleman dan kepolisian.

Ketua Komisi III, Habiburokhman, menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum dan meminta aparat lebih bijaksana dalam berkomunikasi dengan media.

Latar Belakang Kasus Klien

Peristiwa yang melibatkan Hogi Minaya terjadi pada April 2025, saat ia mengejar dua pelaku yang mencuri tas istrinya. Pengejaran itu berakhir dengan tragis ketika sepeda motor yang dikemudikan pelaku menabrak tembok, menyebabkan dua orang meninggal.

Akibat kecelakaan itu, Hogi ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tanggung jawab Hogi dalam insiden yang tidak terduga ini.

Desakan DPR RI

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Habiburokhman menegaskan bahwa penghentian proses hukum menjadi penting demi keadilan. Ia mengacu pada Pasal 65 huruf m dan Pasal 34 dari KUHP untuk mendasari permohonan tersebut.

Anggota Komisi III, Safaruddin, menyatakan bahwa tindakan Hogi tidak seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri yang harus dilihat dengan adil.

Konsep Keadilan Restoratif

Kejaksaan Negeri Sleman, yang dipimpin oleh Bambang Yunianto, memperkenalkan keadilan restoratif dalam kasus ini. Pendekatan ini bertujuan agar Hogi Minaya dan keluarga penjambret dapat menemukan kesepakatan melalui proses dialog.

Dalam proses ini, kedua pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mencari cara agar situasi yang terjadi dapat diperbaiki. Contoh ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai jalan pemulihan, tidak hanya sekadar mengedepankan hukuman.