Prabowo Berhasil Tutup Ribu Tambang Ilegal, Fokus pada Hukum dan Keberlanjutan

Prabowo Berhasil Tutup Ribu Tambang Ilegal, Fokus pada Hukum dan Keberlanjutan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk memerangi praktik tambang ilegal yang mencemari lingkungan di Indonesia dengan menutup seribu lokasi. Hal ini diungkapkan saat ia memberikan pidato di World Economic Forum di Swiss.

Baca juga: Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR: Langkah Menuju Transparansi

Dalam pidatonya, beliau tidak hanya menginformasikan tentang penutupan tambang, tetapi juga menyerukan kepada pengusaha untuk menghormati hukum dan kedaulatan negara.

Komitmen Pemerintah dalam Menutup Tambang Ilegal

Dalam pernyataannya pada Kamis, 22 Januari 2026, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin di berbagai daerah. "Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya," ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun langkah yang telah diambil signifikan, tantangan dalam mengatasi tambang ilegal masih besar. Praktik tambang ilegal tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga mengancam lingkungan dan masyarakat sekitar.

Baca juga: Menggali Konsep Self Love: Pentingnya Mencintai Diri Sendiri dalam Kehidupan Sehari-hari

Langkah Taktis Penegakan Hukum

Prabowo menegaskan bahwa penutupan tambang ilegal adalah salah satu langkah penegakan hukum terkuat dalam sejarah Indonesia. Selama satu tahun pemerintahannya, sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan tambang ilegal telah disita.

Ia menambahkan, "Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektar lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung." Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam Indonesia.

Penyelidikan terhadap Korporasi yang Melanggar

Selain fokus pada sektor kehutanan, Prabowo juga mengindikasikan bahwa penyelewengan dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah akan menjadi perhatian utama pemerintah. "Total 666 perusahaan diduga terlibat dalam pelanggaran hukum," ungkapnya.

'Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,' ujar Prabowo menegaskan tekad pemerintahannya. Hal ini menunjukkan usaha pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Baca juga: Menggali Peran Finfluencer dalam Meningkatkan Literasi Keuangan