Kamis, 15 JANUARI 2026 • 17:13 WIB

Ono Surono Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Bupati Bekasi

Author

Fiddy Anggriawan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengonfirmasi bahwa ia telah menghadiri pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran uang dalam kasus Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilakukan bagi Ono dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Detail Pemeriksaan KPK terhadap Ono Surono

Ono Surono menjelaskan bahwa selama pemeriksaan, KPK menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan aliran uang dalam konteks kasus tersebut. 'Iya, ada beberapa lah yang ditanyakan,' ujarnya kepada jurnalis.

Ia juga menekankan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh KPK ditujukan berdasarkan jabatannya di PDI Perjuangan, bukan sebagai Wakil Ketua DPRD.

Pemeriksaan ini bagian dari usaha KPK untuk mengusut lebih dalam dugaan korupsi yang melibatkan Ade Kuswara, yang menjabat sebagai Bupati Bekasi pada masa tersebut.

Latar Belakang Kasus Dugaan Korupsi di Bekasi

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025, di mana sepuluh orang ditangkap di Kabupaten Bekasi. Dari seluruh tersangka, delapan orang dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Jakarta.

Di antara mereka yang diperiksa adalah Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang. Dalam penggeledahan yang dilakukan, KPK menemukan uang ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap dalam proyek di Kabupaten Bekasi.

Keesokan harinya, KPK resmi menetapkan Ade Kuswara dan HM Kunang sebagai tersangka penerima suap, sementara seorang pihak swasta bernama Sarjan sebagai tersangka pemberi suap.

Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi

KPK menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik. Lembaga antirasuah ini berfokus pada pengacauan dana publik untuk kepentingan pribadi.

Melalui langkah-langkah proaktif, KPK berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan, terutama di daerah-daerah yang rawan korupsi.

Investigasi mendalam dan pemeriksaan saksi kunci menjadi bagian dari strategi KPK untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan.