Sabtu, 10 JANUARI 2026 • 19:21 WIB

Aceh Utara Tetap Siaga Bencana: Status Tanggap Darurat Diberlakukan Lagi

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengumumkan status tanggap darurat bencana kembali berlaku setelah wilayah tersebut mengalami banjir akibat hujan lebat dan meluapnya sungai.

Keputusan ini diambil untuk mempercepat penanganan dampak dari bencana yang worsened oleh kondisi cuaca ekstrem selama beberapa hari terakhir.

Situasi Terkini di Aceh Utara

Status tanggap darurat ini akan berlangsung selama 14 hari, hingga 24 Januari 2026, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap banjir yang melanda selama dua hari.

Plt Sekda Aceh Utara, Jamaluddin, menegaskan, "Curah hujan tinggi beberapa hari terakhir kembali memicu banjir susulan cukup luas di sini (Aceh Utara)." Hal ini mengakibatkan banyak pemukiman warga terimbas dampaknya.

Dengan status ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki akses lebih luas untuk pengerahan personel dan peralatan guna penanganan bencana serta penggunaan anggaran darurat.

Dampak Banjir yang Menghadapi Korban

Berdasarkan data dari posko tanggap darurat, tercatat 230 korban meninggal dan 6 orang hilang akibat bencana sebelumnya pada akhir November 2025.

Korban yang terdampak juga melibatkan lebih dari 19.000 pengungsi yang terdistribusi di 210 titik, dengan 46.607 unit rumah mengalami kerusakan parah, dan bahkan ada empat dusun pemukiman yang hilang di beberapa desa terdampak.

Rapat koordinasi telah dilakukan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan, di mana Jamaluddin menyatakan pentingnya upaya penyelamatan menyeluruh bagi warga yang terpengaruh.

Dampak pada Sektor Pertanian

Sektor pertanian juga tidak luput dari dampak banjir dan longsor, terutama pada perkebunan kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Menurut Jubir Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, sekitar 13.083 hektar kebun kopi telah mengalami kerusakan, dengan 12.638 hektar di Aceh Tengah dan 445 hektar di Bener Meriah.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyatakan bahwa pendataan kerusakan lahan masih berlangsung dan diperkirakan akan selesai pada 20 Januari 2026. Dia mengungkapkan, "Kita update terus dengan kementerian pertanian dan bantuannya maksimal dengan APBN."