Banjir dan Longsor Mengakibatkan Kehilangan 25 Desa di Sumatera
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkap bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera mengakibatkan hilangnya sekitar 25 desa.
Baca juga: Kunto Aji Soroti Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Sosial
Pemerintah kini berfokus pada pemulihan ekonomi di area terdampak, termasuk mengidentifikasi titik-titik recovery di berbagai daerah.
Menurut Tito, di Aceh terdapat tujuh titik yang menjadi fokus recovery. Salah satu daerah yang masih terhalang operasional adalah Aceh Tamiang karena kondisi kantor yang berlumpur.
Wilayah lain yang mendapatkan perhatian meliputi Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, di mana akses darat serta aktivitas ekonomi mulai berjalan kembali.
Di Sumatera Utara, 18 wilayah terdampak mengalami kondisi yang berbeda. Dari jumlah tersebut, 13 wilayah telah kembali normal, tetapi masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian.
Beberapa wilayah di Sumatera Utara yang masih perlu fokus pemulihan antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Mandailing Natal.
Tito menjelaskan bahwa Sumatera Barat terpengaruh oleh bencana di 16 kabupaten/kota. Tentu saja, 13 di antaranya hampir kembali ke kondisi normal.
Baca juga: Korea Selatan Siap Hadapi Tantangan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Namun, tiga wilayah di Sumatera Barat masih membutuhkan perhatian khusus, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah ini ditekankan oleh Tito, dengan mengatakan, 'Kita akan berikan perhatian yang khusus, tanpa menafikan yang lain.'
Pentingnya penanganan yang merata di seluruh wilayah terdampak tetap menjadi prioritas.
Dari informasi yang dihimpun, Tito mengungkapkan total 1.580 desa terdampak bencana, dengan 25 desa yang dinyatakan hilang setelah dilakukan verifikasi bersama berbagai lembaga.
Sebelumnya, Tito melaporkan jumlah desa yang hilang sebanyak 22. Namun, setelah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait, jumlah tersebut direvisi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: