Sabtu, 03 JANUARI 2026 • 15:33 WIB

Pentingnya Pemilihan Langsung Dalam Demokrasi Indonesia Menurut Mahfud MD

Author

Fiddy Anggriawan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengungkapkan kecemasan terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, hal ini berpotensi mengganggu kemajuan demokrasi yang telah dicapai di Indonesia.

Pernyataan ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilihan nasional dan lokal, yang menegaskan pentingnya mekanisme pemilihan langsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya

Mahfud MD menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilihan nasional dan lokal membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan demokrasi di Indonesia.

Ia menekankan pentingnya mempertahankan mekanisme pemilihan langsung yang telah ada, mengingat jeda waktu 2,5 tahun antara pelaksanaan pemilihan.

Kendati demikian, munculnya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai Mahfud sebagai ancaman terhadap kemajuan demokrasi yang saat ini telah ada.

Risiko Kemunduran Demokrasi

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal pribadinya, Mahfud menyatakan, 'Kalau ini (Putusan MK) dibongkar, bisakah sekarang kembali saja tidak usah pilkada langsung?'

Ia menekankan bahwa penerapan kebijakan tersebut dapat menimbulkan kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran mendalam akan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal.

Kelayakan Pemilihan Tidak Langsung

Mahfud juga menyoroti bahwa meskipun pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tidak dilarang oleh konstitusi, hal ini harus menjadi pilihan politik yang bijaksana.

Ia menambahkan, 'Tinggal pilihan politik kita', yang merujuk pada keputusan yang harus diambil oleh pemangku kepentingan mengenai cara pemilihan.

Dalam konteks ini, Mahfud mendesak perlunya diskusi lebih lanjut antara pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil sejalan dengan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi.