Selasa, 25 NOVEMBER 2025 • 14:48 WIB

Polri Ubah Paradigma Penanganan Unjuk Rasa Jadi Pelayanan Masyarakat

Author

Fiddy Anggriawan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan perubahan paradigma dalam penanganan unjuk rasa, dari penjagaan menjadi pelayanan kepada masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat agar Polri lebih responsif terhadap kebutuhan komunikasi selama aksi unjuk rasa.

Transformasi Paradigma Penanganan Demonstrasi

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan perlunya adaptasi Polri dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam konteks unjuk rasa. 'Jadi tentunya kita harus selalu adaptif dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,' ungkapnya saat wawancara.

Langkah ini bertujuan untuk membangun jalur komunikasi yang lebih baik antara massa yang berdemo dengan lembaga-lembaga yang terkait. 'Misalkan, menghubungkan dengan institusi terkait yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat,' tambahnya.

Pencegahan Distorsi dalam Unjuk Rasa

Kapolri menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari pola baru ini adalah untuk mencegah distorsi dalam unjuk rasa. Polri berupaya memastikan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momen demonstrasi untuk kepentingan yang tidak baik.

Jenderal Sigit juga menekankan perlunya pemisahan antara massa yang melakukan unjuk rasa dengan kelompok yang berpotensi menyebabkan kerusuhan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan cepat.

Menggandeng Pengalaman Internasional

Dalam upaya meningkatkan pola pelayanan, Kapolri juga mengundang Kepolisian Hong Kong sebagai pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan model-model penanganan unjuk rasa yang lebih baik.

'Kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat,' ujarnya, menunjukkan komitmen Polri untuk belajar dari pengalaman internasional.