Tensi Diplomasi Jepang dan China Terkait Taiwan

Tensi Diplomasi Jepang dan China Terkait Taiwan

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengungkapkan pendekatan diplomatis terhadap ketegangan yang muncul dengan China terkait isu Taiwan. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif dan stabil meskipun situasi saat ini semakin memanas.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi WFH untuk ASN, Sarankan Gunakan Transportasi Umum

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers setelah perbincangan dengan Presiden China, Xi Jinping, yang juga menegaskan perlunya hubungan strategis yang saling menguntungkan. Namun, China merespons dengan meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Jepang.

Pernyataan Takaichi dan Balasan Beijing

Pada tanggal 21 November 2025, PM Takaichi menegaskan bahwa hubungan Jepang dengan China harus berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan. Ia menyatakan, 'Pada akhir bulan lalu, Presiden Xi (Jinping) dan saya menegaskan arah umum untuk memajukan hubungan strategis kita yang saling menguntungkan secara komprehensif dan membangun hubungan yang konstruktif dan stabil.'

Meski demikian, pernyataan mengenai Taiwan yang dikeluarkan oleh Takaichi memicu kemarahan di pihak Beijing. Tindakan balasan dari China termasuk larangan impor untuk seluruh produk makanan laut Jepang yang diterapkan sejak Rabu lalu, menambah ketegangan antara kedua negara.

Takaichi mengonfirmasi, 'Posisi pemerintah tetap tidak berubah,' terkait isu Taiwan, yang mana Beijing menilai sebagai pernyataan yang salah dan meminta agar Jepang menarik pernyataan tersebut.

Baca juga: Penangkapan ‘Profesor R’ Terkait Demo Ricuh di Jakarta

Dampak Ekonomi dan Pariwisata

Larangan impor ini menjadi tantangan besar bagi hampir 700 eksportir Jepang yang sebelumnya bersiap kembali memasuki pasar China, yang merupakan pasar terbesar bagi mereka. Ini mengingat larangan serupa yang diberlakukan terkait isu pelepasan air limbah Fukushima baru dilonggarkan beberapa bulan yang lalu.

Jepang pun memperingatkan agar warganya tidak melakukan perjalanan ke China. Menurut data Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, wisatawan dari China Daratan merupakan kelompok terbesar, mencapai sekitar 5,7 juta orang atau hampir 23% dari total kedatangan wisatawan di Jepang pada tahun 2025.

Dampak dari larangan ini sangat signifikan terhadap sektor pariwisata Jepang, yang tergantung pada kunjungan dari wisatawan China, dan memudahkan terjadinya ketidakpastian ekonomi.

Tanggapan Pemerintah China

Pemerintah China menuntut Jepang untuk segera mundur dari sikapnya dan mengoreksi pernyataan yang dianggap sebagai kesalahan. Dalam sebuah pernyataan resmi, pemerintah China menyatakan, 'Jika Jepang menolak dan terus membuat kesalahan, China tidak akan ragu mengambil tindakan balasan yang tegas dan keras, dan Jepang harus menanggung konsekuensi penuhnya.'

Tanggapan tersebut menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat dan menyiratkan bahwa hubungan bilateral antara kedua negara masih dalam ketidakpastian. Pihak China mengharapkan langkah konkret dari Jepang untuk mengembalikan hubungan ke jalur yang lebih positif.

Dengan demikian, ketegangan ini tidak hanya berimplikasi pada relasi dua negara, tetapi juga menjalar ke aspek ekonomi dan pariwisata yang terganggu.

Baca juga: Penembakan Staf KBRI di Lima, Peru: Zetro Leonardo Purba Meninggal Dunia