Jumat, 14 NOVEMBER 2025 • 15:07 WIB

Putusan MK Larang Anggota Polri Aktif Menduduki Jabatan Sipil

Author

Fiddy Anggriawan

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik anggota Polri aktif dari jabatan sipil setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarangnya.

Putusan MK menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh menjabat di posisi sipil tanpa pensiun atau mundur dari kepolisian.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan penting mengenai posisi anggota Polri dalam jabatan sipil. Dalam sidang pleno, putusan nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025 menetapkan bahwa anggota Polri yang masih aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil sebelum mundur atau pensiun dari kepolisian.

Ketua MK, Suhartoyo, menggarisbawahi pentingnya keputusan ini dengan menyatakan, 'Amar putusan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.' Ini menunjukkan ketegasan MK dalam menerapkan aturan tersebut.

Respon dari Anggota DPR RI

Benny Kabur Harman menilai keputusan MK adalah langkah yang adil serta memberikan kepastian hukum yang sangat diperlukan dalam struktur pemerintahan. Ia mengharapkan Presiden Prabowo untuk segera menarik kembali anggota Polri yang aktif di kementerian dan lembaga.

Secara terbuka, ia menyatakan, 'Karena itu, kita mengharapkan Presiden Prabowo segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif di kementerian dan lembaga atau badan.'

Kepentingan Penegakan Hukum

Benny juga menekankan bahwa anggota Polri memiliki pilihan untuk menyelesaikan masa tugasnya dengan pensiun atau mundur dari institusi sebelum melanjutkan ke jabatan sipil. 'Jadi mereka diminta memilih apakah pensiun dini atau segera kembali ke organisasi induknya,' ungkapnya.

Dia menilai bahwa keputusan MK ini semakin menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum serta pembatasan kekuasaan oleh hukum.