Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Semua Mantan Presiden

Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Semua Mantan Presiden

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar semua presiden yang pernah menjabat di Indonesia menerima gelar pahlawan nasional. Usulan ini muncul di tengah penolakan pemberian gelar kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi Warga Negara Indonesia, Siap Perkuat Timnas

Dalam pernyataannya setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bahlil menegaskan bahwa jasa para mantan presiden perlu dihargai sebagai kontribusi bagi bangsa.

Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Dalam sebuah konferensi, Bahlil Lahadalia mengusulkan agar semua tokoh bangsa, termasuk mantan-mantan presiden, mendapatkan gelar pahlawan nasional. 'Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,' ujarnya.

Di dalam daftar 40 kandidat pahlawan nasional yang diajukan oleh Kementerian Sosial, terdapat nama Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur. Selain itu, Bahlil juga menambahkan BJ Habibie sebagai kandidat pahlawan nasional.

Bahlil menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para presiden tersebut. Ia mengatakan, 'Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional.'

Jasa Soeharto dan Penolakan Terhadap Gelar

Menteri ESDM Bahlil menanggapi penolakan terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto. Ia menyebut jasa-jasanya selama 32 tahun kepemimpinan pantas untuk mendapat pengakuan.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer Bombastis Menjelang Penutupan Bursa

'Negara ini, kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya,' ucap Bahlil sambil menekankan pencapaian dalam penanganan inflasi, swasembada pangan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Ia mencatat bahwa Soeharto berhasil membawa Indonesia dari inflasi yang ekstrem ke kondisi yang lebih stabil. 'Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga,' jelasnya.

Kritikan Terhadap Pemerintahan Soeharto

Penolakan terhadap gelar pahlawan bagi Soeharto datang dari 500 aktivis dan akademisi yang menyampaikan keberatan melalui deklarasi di Jakarta. Mereka merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pemberangusan kebebasan berekspresi.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menjelaskan alasan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi.

'Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik,' ungkap Usman dalam sesi wawancara.

Ia menambahkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto juga menjadi alasan mengapa gelar tersebut tidak pantas untuk diterima.