Mahfud MD Soroti Prosedur KPK dalam Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat

Mahfud MD Soroti Prosedur KPK dalam Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat

Mantan Cawapres 2024, Mahfud MD, mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan 'mark up' pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikenal dengan nama Whoosh.

Baca juga: Pertemuan Pimpinan DPR dengan Mahasiswa: Suara dan Tuntutan yang Harus Didengar

Mahfud menganggap hal ini aneh, mencatat bahwa aparat penegak hukum seharusnya bisa melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari individu.

Kritik Mahfud MD terhadap Proses Permintaan KPK

Mahfud MD, mantan Menteri Pertahanan, mengungkapkan keheranannya terkait prosedur yang diambil oleh KPK melalui media sosial dengan mengatakan, "Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh."

Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, keberadaan informasi mengenai dugaan pelanggaran seharusnya memicu penyelidikan langsung dari aparat penegak hukum tanpa menunggu laporan dari pihak lain.

Menurut Mahfud, meskipun laporan dalam beberapa kondisi diperlukan, aparat penegak hukum seharusnya berinisiatif untuk menyelidiki bila ada berita tentang peristiwa kriminal.

Baca juga: Adrian Wibowo: Pemain Indonesia-Amerika Pertama di Major League Soccer

Peran Media dan Informasi dalam Kasus Whoosh

Isu mengenai proyek Whoosh sebelumnya diangkat oleh pengamat kebijakan publik seperti Agus Pambagio dan Antony Budhiawan dalam dialog yang disiarkan di televisi.

Mahfud MD mengonfirmasi bahwa informasi yang disampaikannya berasal dari podcast yang mengutip program-program tersebut, dan berkata, "Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka."

Dengan adanya informasi tersebut, Mahfud berpendapat bahwa KPK seharusnya tidak menunggu laporan darinya dan dapat langsung memanggilnya untuk meminta keterangan lebih lanjut.

Beban Utang dan Kendala Proyek Kereta Cepat

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kini menghadapi beban utang yang signifikan. Selama proses konstruksi, proyek ini memerlukan dukungan dana dari APBN untuk kelangsungannya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui adanya masalah mendasar dalam perencanaan proyek ini. Ia menyatakan, "Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang."

Beliau menekankan pentingnya negosiasi dengan China terkait dengan utang dan bunga proyek serta menambahkan, keputusan pemerintah mengenai masalah ini sangat dinantikan oleh pihak-pihak terkait.

Baca juga: Tips Menciptakan Suasana Nyaman di Kamar Kecil