Senin, 13 OKTOBER 2025 • 19:49 WIB

Hamas Menolak Terlibat dalam Pemerintahan Jalur Gaza Pasca-Konflik

Author

Fiddy Anggriawan

Kelompok Hamas mengumumkan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pemerintahan Jalur Gaza setelah konflik yang baru saja berakhir.

Pernyataan ini disampaikan setelah gencatan senjata diberlakukan dan telah membahas rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat.

Pernyataan Resmi Hamas

Seorang sumber dari Hamas yang dekat dengan komite negosiasi menyatakan, 'Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina.'

Pernyataan tersebut muncul pasca penerapan gencatan senjata di Gaza, saat Hamas dan Israel membahas rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden Trump.

Persetujuan Gencatan Senjata

Sumber yang enggan disebutkan namanya juga menegaskan bahwa Hamas setuju untuk gencatan senjata jangka panjang, dengan menyatakan, 'Senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza.'

Pernyataan ini menunjukkan adanya konsensus di antara anggota senior Hamas, yang sebelumnya dikenal memiliki pandangan yang terpecah dalam isu-isu kunci terkait pemerintahan dan perlucutan senjata.

Rencana Perdamaian dan Implikasinya

Rencana perdamaian yang diusulkan mencakup ketentuan perlucutan senjata Hamas, serta mengharuskan agar kelompok tersebut tidak memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan.

Menurut rencana tersebut, Jalur Gaza akan menjadi 'zona bebas teror' dan infrastruktur serta persenjataan Hamas harus 'dihancurkan dan tidak dibangun kembali.'