Ribuan Sopir Truk Berunjuk Rasa Menolak Aturan ODOL di Jawa

Generated by Journalist AI

urbanvibe.id – Ribuan sopir truk di beberapa kota di Jawa menggelar aksi unjuk rasa menolak penerapan aturan Over Dimension Over Load (ODOL). Mereka merasa tertindas oleh regulasi yang dinilai tidak memperhitungkan realitas dan kondisi di lapangan.

Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) mendukung aksi ini dengan menuntut pencabutan kebijakan ODOL, yang mereka anggap berpotensi membebani sopir dan mengabaikan kesejahteraan mereka.

Aksi Unjuk Rasa di Beberapa Kota

Pada Kamis, 19 Juni 2025, sekitar 800 sopir truk dari Kabupaten Kudus menggelar unjuk rasa di jalan lingkar selatan Kudus. Aksi serupa juga berlangsung di jalan raya Surabaya-Sidoarjo dan jalan arteri menuju Karanganyar, Solo.

Selama demonstrasi, para sopir memasang spanduk di kendaraan dengan pesan seperti “Tolong Revisi UU ODOL” dan “sopir bukan kriminal, bukan menentang ODOL, melainkan ini tentang keluarga di rumah”. Pesan ini mencerminkan ketidakpuasan dan tekanan yang dialami oleh sopir akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka.

Tuntutan dan Harapan Sopir

Koordinator II Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Angga Firdiansyah, menyatakan bahwa sopir menuntut pencabutan UU ODOL. Ia menjelaskan, “Kami ingin pemerintah beri perlindungan hukum, karena Indonesia belum siap menjalankan aturan ODOL secara utuh.”

Angga juga menekankan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh serta dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Harapannya, dengan adanya pengawasan yang lebih baik, regulasi dapat ditegakkan tanpa mengorbankan kesejahteraan sopir.

Perspektif dan Rencana Pemerintah

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengumumkan rencana untuk menangani masalah zero ODOL. Ernita Titis Dewi, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, mengonfirmasi bahwa penindakan dan pengawasan terhadap pelanggaran ODOL akan dilakukan secara bertahap.

Dengan target penuh penerapan zero ODOL pada 2026, pemerintah berencana melakukan sosialisasi kepada pemilik barang dan transporter sebelum menerapkan penegakan hukum pada Agustus 2025. Selain itu, mereka akan meluncurkan program-program konkret, termasuk penggunaan sistem elektronik untuk pendataan angkutan barang.