Perdana Menteri Thailand Diskors: Ketegangan Politik Semakin Meningkat

urbanvibe.id – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025). Keputusan ini muncul setelah penyelidikan atas dugaan pelanggaran etik terkait bocornya rekaman percakapan teleponnya dengan tokoh senior Kamboja.

Kondisi ini menambah ketidakpastian politik di Thailand dan memperburuk ketegangan yang sudah ada antara Bangkok dan Phnom Penh. Mahkamah memutuskan ada pelanggaran standar etika pejabat negara, dan mayoritas hakim setuju untuk menangguhkan tugas Paetongtarn.

Penyelidikan yang Memicu Ketegangan

Kasus ini mulai mencuat setelah bocornya percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, di tengah ketegangan diplomatik yang meningkat akibat insiden perbatasan berdarah pada 28 Mei lalu. Dalam konflik tersebut, satu tentara Kamboja dilaporkan tewas akibat konfrontasi bersenjata dengan militer Thailand.

Isi percakapan yang ramai diperbincangkan dinilai menunjukkan upaya Paetongtarn untuk mengatasi konflik perbatasan dengan pendekatan yang dianggap terlalu kompromistis. Kritikan keras datang dari kelompok konservatif nasionalis yang merasa bahwa pendekatan ini melemahkan posisi pertahanan Thailand.

Menanggapi situasi ini, Paetongtarn berkomentar, ‘Saya akan menerima dan mengikuti proses hukum dari pengadilan, meskipun saya tidak ingin pekerjaan saya terganggu.’ Ia menyatakan keinginan untuk kooperatif meskipun mengaku khawatir dengan situasi yang tengah dihadapinya.

Reaksi Publik dan Demonstrasi

Kemarahan masyarakat semakin nyata setelah bocoran percakapan tersebut, mendorong aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat Kota Bangkok pada Sabtu (29/6/2025). Ribuan demonstran, banyak dari mereka adalah kelompok nasionalis, menuntut pengunduran diri Paetongtarn yang dianggap lemah dalam melindungi kedaulatan nasional.

Demonstrasi ini menjadi cerminan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri serta pendekatan diplomatik pemerintah dalam menangani konflik dengan Kamboja. Selain itu, penyelidikan terpisah dari Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) juga sedang berlangsung untuk meneliti kemungkinan pelanggaran etik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.

Aksi unjuk rasa yang terjadi juga menunjukkan betapa kritisnya situasi politik di Thailand saat ini, di mana kekecewaan terhadap pemerintah bisa berpotensi meningkatkan ketegangan di masyarakat.

Perombakan Kabinet dan Langkah Selanjutnya

Di tengah ketegangan yang meningkat ini, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah menandatangani surat keputusan resmi untuk merombak kabinet pada Selasa pagi. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintah yang mendukung Paetongtarn.

Partai Bhumjaithai sebelumnya memegang beberapa posisi penting dalam kabinet, termasuk jabatan Wakil Perdana Menteri yang kini telah digantikan. Jika nantinya terbukti bersalah dalam penyelidikan oleh NACC, ada kemungkinan Paetongtarn akan dipecat dari jabatannya secara permanen.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian tambahan tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk arah politik Thailand ke depan.