Defisit APBN 2025 Diproyeksi Mencapai 2,78% dari PDB

urbanvibe.id – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksi mencapai 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setara dengan sekitar Rp 662 triliun. Proyeksi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 22 Juli 2025.

Kenaikan defisit ini mencuat setelah laporan penerimaan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja negara. Menurut Sri Mulyani, defisit tersebut meningkat dari proyeksi awal yang mencatat 2,53% PDB.

Proyeksi Defisit APBN 2025

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, “Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB.” Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal defisit anggaran.

Besaran defisit yang diprediksi mencapai Rp 662 triliun lebih besar dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 616 triliun. Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan defisit tersebut disebabkan oleh perkembangan penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja negara.

Laporan APBN dan Realisasi Penerimaan

Laporan APBN per Mei 2025 mencatat defisit mencapai Rp 21 triliun, yang setara dengan 0,09% dari PDB. Hal ini mencerminkan perubahan yang signifikan dari bulan sebelumnya, di mana APBN masih menunjukkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun.

Hingga Mei 2025, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 995,3 triliun, yang hanya mencapai 33,1% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 1.016,3 triliun, yang merupakan 28,1% dari target.

Kondisi Ekonomi dan Tantangan ke Depan

Peningkatan defisit ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Adanya ketidaksesuaian antara penerimaan dan belanja negara dapat memicu kekhawatiran atas kestabilan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Dengan proyeksi yang semakin memburuk, Sri Mulyani dan timnya harus menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan yang efektif untuk memperbaiki keadaan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa ekonomi negara tetap terjaga.