Pemerintah Pangkas Bonus Komisaris BUMN, Hemat Rp 8 Triliun Setiap Tahun

urbanvibe.id – Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan langkah signifikan dengan memangkas bonus dan tantiem untuk komisaris serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diperkirakan akan menghasilkan penghematan sekitar Rp 8 triliun setiap tahunnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan informasi ini dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kebijakan Pemangkasan Bonus

Kebijakan baru dari pemerintah ini bertujuan untuk memberikan ruang anggaran yang lebih baik dalam pengelolaan BUMN. “Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan,” ungkap Rosan.

Langkah ini juga menargetkan kinerja komisaris dan direksi yang berhak mendapatkan tantiem atau bonus berdasarkan hasil kinerja perusahaan mereka. Dengan ini, diharapkan akan tercipta efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Deregulasi dan Perubahan Proses Perizinan

Dalam pertemuan tersebut, Rosan juga menguraikan data tentang kemajuan dalam deregulasi perizinan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. “Alhamdulillah, PP-nya (Peraturan Pemerintah) baru saja keluar,” kata Rosan.

Peraturan baru ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan, dengan menetapkan bahwa jika tidak ada tanggapan dalam jangka waktu tertentu, perizinan akan otomatis dikeluarkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian waktu dan mendorong efisiensi birokrasi.

Komitmen Integrasi Sistem Perizinan

Rosan menambahkan bahwa Prabowo telah meminta kementerian serta lembaga lain untuk segera menyesuaikan diri dengan sistem perizinan yang lebih terintegrasi. “Jadi itu juga memberikan kepastian waktu,” imbuhnya.

Pemangkasan bonus ini diharapkan tidak hanya mempermudah transformasi BUMN, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar dalam efisiensi birokrasi. Ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk memperkuat kinerja BUMN di Indonesia.