PPATK Awasi Potensi Tindak Pidana Melalui E-Wallet

urbanvibe.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini memberikan perhatian khusus terhadap potensi transaksi yang dapat digunakan untuk tindak pidana melalui e-wallet. Langkah ini diambil setelah pemblokiran 122 juta rekening dormant di berbagai bank sebelumnya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa meskipun e-wallet berisiko, pihaknya belum berencana untuk memblokir transaksi e-wallet dalam waktu dekat seperti yang dilakukan pada rekening bank.

Fokus PPATK Terhadap E-Wallet

Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memantau transaksi yang terjadi di e-wallet karena indikasi adanya aktivitas untuk tindakan ilegal seperti judi online. “Tapi e-wallet memang berisiko, kita sudah amati itu,” ujarnya saat diwawancarai di kantornya.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menambahkan bahwa pemantauan terhadap risiko e-wallet masih berjalan. Menurut Danang, sebagian besar saldo yang ada di e-wallet adalah kecil, biasanya berkisar di angka Rp 10 ribu hingga Rp 5 ribu.

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem pengawasan, terutama seiring dengan berkembangnya penggunaan metode pembayaran digital di Indonesia, termasuk e-wallet.

Rekening Dormant dan Tindak Pidana

Sebagai catatan, PPATK baru saja menyelesaikan pemblokiran 122 juta rekening dormant yang tidak bertransaksi dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun di 105 bank. Proses ini dilakukan secara bertahap mulai 16 Mei hingga Agustus 2025.

Dari analisis yang dilakukan, PPATK menemukan 1.155 rekening yang digunakan untuk tindak pidana, dengan akumulasi dana mencapai lebih dari Rp 1,15 triliun. Tindak pidana perjudian mendominasi dengan 517 rekening yang mengandung uang sebesar Rp 548,27 miliar.

Kegiatan pemblokiran ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan sistem keuangan dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar di masa depan.

Risiko Lain Terkait E-Wallet

Danang menjelaskan bahwa saat ini PPATK menunggu untuk menilai lebih lanjut mengenai risiko yang terkait dengan e-wallet. “Jadi kita lihat dulu risikonya, sekarang kripto juga bisa diperjual belikan ngerikan,” ungkapnya.

Proses ini mencakup berbagai jenis tindak pidana lainnya, termasuk korupsi dan pencucian uang, yang semua memerlukan perhatian dan tindakan pencegahan dari pihak berwenang.

Sikap proaktif PPATK dalam mengawasi transaksi e-wallet dan rekening dormant merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem keuangan negara.