KAI Commuter Siapkan Langkah Antisipasi Jelang Demonstrasi Buruh di Jakarta

Generated by Journalist AI

urbanvibe.id – KAI Commuter mengumumkan serangkaian langkah untuk mengantisipasi demonstrasi buruh yang dijadwalkan di Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025. Salah satu langkah tersebut adalah penutupan layanan KRL Rangkasbitung dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi memastikan kelancaran perjalanan dan keselamatan pengguna, terutama jika kondisi jalur tidak aman.

Penutupan dan Rekayasa Jadwal Perjalanan

KAI Commuter memutuskan untuk menutup layanan Commuter Line Rangkasbitung dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika situasi jalur dinyatakan tidak aman. Joni Martinus menegaskan bahwa perjalanan hanya akan diizinkan hingga Stasiun Kebayoran, selanjutnya kembali ke Serpong, Parungpanjang, atau Rangkasbitung.

Rekayasa jadwal perjalanan juga akan dilaksanakan, dengan fokus pada waktu sore hingga malam hari guna mengurangi kepadatan penumpang. Penyesuaian ini bersifat situasional dan mempertimbangkan kondisi di lintasan.

KAI Commuter menghimbau penumpang untuk mencari alternatif stasiun keberangkatan, terutama bagi mereka yang biasanya menggunakan Stasiun Palmerah. Ini adalah langkah untuk mengurangi kepadatan penumpang di lokasi-lokasi tertentu.

Pengamanan di sekitar Pusat Aksi

Untuk menjaga keamanan, KAI Commuter menambah jumlah petugas pengamanan di stasiun yang berdekatan dengan lokasi demonstrasi. Rencananya, total ada 154 petugas yang disiapkan, dengan 50 personel di Stasiun Tanah Abang, 53 di Palmerah, 24 di Kebayoran, dan 27 di Stasiun Karet.

Keterlibatan KAI Commuter dan unsur TNI/Polri sangat penting mengingat tingginya potensi keramaian dan aktivitas demonstrasi. Masyarakat pun diminta untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Tuntutan Dalam Aksi Demonstrasi

Demo buruh yang dimulai pukul 10.15 WIB akan diinisiasi oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) dengan enam tuntutan utama. Di antara tuntutan tersebut adalah pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penghapusan outsourcing, dan penolakan terhadap upah murah.

Salah satu poin penting adalah permintaan pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. Ini merupakan respons terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan buruh di lapangan.

Melalui aksi ini, buruh berharap suara mereka didengar oleh pemerintah dan dapat membawa perubahan lebih baik di dunia kerja Indonesia.