Masyarakat Pati Bersatu Tetap Bersolidaritas Meski Kenaikan PBB Dibatalkan

urbanvibe.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak mengurungkan niat untuk menggelar aksi besar menuntut Bupati Pati, Sudewo, meskipun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen telah dibatalkan.

Diperkirakan hingga 100 ribu orang akan mengikuti demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025, dengan sejumlah dukungan dari masyarakat dalam bentuk donasi.

Kekecewaan Terhadap Kebijakan Bupati

Aksi protes ini tetap digelar meskipun kenaikan PBB telah dibatalkan karena masyarakat merasa kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai merugikan. Kebijakan mengenai lima hari sekolah dan regrouping sekolah yang berdampak pada pemecatan guru honorer menjadi salah satu isu utama di balik demonstrasi ini.

Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, menjelaskan bahwa ‘Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka. Mereka berharap dengan kita. Setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita.’

Para demonstran juga menyoroti masalah efisiensi di RSUD RAA Soewondo yang menyebabkan banyak karyawan di-PHK tanpa pesangon. Teguh menambahkan, ‘Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih.’

Dukungan Dari Komunitas dan Petani

Dukungan masyarakat terlihat jelas dengan mengalirnya donasi untuk aksi protes, termasuk ribuan kardus air mineral yang disediakan untuk peserta unjuk rasa. Posko di sekitar Alun-alun Pati dipenuhi dengan kardus-kardus air yang akan dibagikan di berbagai lokasi aksi.

Tak hanya itu, petani pisang di Desa Gunungsari juga ikut andil dengan menyumbangkan hasil panen mereka untuk mendukung demonstrasi ini. Salah satu petani, Waharto, menegaskan, ‘Kami selaku warga memberikan dukungan moral dengan cara memberikan donasi hasil bumi kita.’

Dengan pengiriman sekitar 100 tandan pisang, para petani berharap kontribusi mereka dapat memperkuat suara rakyat dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang terabaikan.

Eks Karyawan Honorer Bergabung dalam Aksi

Sekelompok mantan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo juga mengumumkan akan ikut dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap pemecatan yang mereka alami. Ruha, salah satu eks karyawan, menegaskan, ‘Kami ingin memberikan aspirasi tuntunan kami kembalikan pekerjaan kami atau turunkan Bupati.’

Dengan total 220 orang yang di-PHK, mereka merasa dirugikan tidak hanya karena kehilangan pekerjaan tetapi juga tidak mendapatkan pesangon. Roni, eks karyawan lainnya, mengungkapkan rasa kecewanya, ‘Setelah di-PHK, ada kabar pihak rumah sakit membuka lowongan baru, malah lebih banyak dari kami yang di-PHK.’

Kondisi ini menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai merugikan, dengan tuntutan untuk mendengarkan suara rakyat yang semakin menguat.