urbanvibe.id – Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sedang menghadapi vonis dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara. Dalam proses hukum ini, ia dihadapkan pada tuntutan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi keputusan majelis hakim pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. KPK menghormati setiap putusan yang akan dikeluarkan, menegaskan komitmennya pada proses hukum yang transparan.
Sidang Vonis Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto, yang menjadi terdakwa dalam dugaan perintangan penyidikan korupsi, akan mendengarkan vonis pada hari ini, Jumat (25/7/2025). Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa KPK telah siap dengan bukti dan saksi yang diperlukan untuk persidangan ini.
Asep menegaskan bahwa lembaga KPK berkomitmen untuk menghormati putusan majelis hakim. “Kami tentunya akan menghormati putusan yang disampaikan atau dibuat oleh majelis hakim,” ujarnya, menandakan sikap yang profesional dan konstruktif dalam menghadapi proses hukum ini.
Lebih lanjut, Asep berharap agar sidang dapat berlangsung dengan lancar dan damai. “Sekarang kami tinggal menunggu. Saksi-saksi sudah kami hadirkan, bukti-bukti sudah kami bawa ke persidangan,” tambahnya.
Tuntutan Terkait Kasus Korupsi
Hasto Kristiyanto menghadapi tuntutan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, ia akan menjalani pidana kurungan selama 6 bulan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tuntutan ini berakar dari dugaan bahwa Hasto menghalangi penyidikan dalam kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Hasto diduga telah menginstruksikan Harun untuk merendam teleponnya agar tidak bisa digunakan, indikasi yang disampaikan melalui seorang penjaga Rumah Aspirasi.
Tidak hanya itu, Hasto dan beberapa pihak lainnya juga didakwa memberikan suap sejumlah 57.350 dolar Singapura kepada Wahyu, untuk mempengaruhi penggantian anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dan dampak besar dari korupsi di dalam politik.
Dampak Hukum dan Penegakan Hukum
Hasto kini dihadapkan pada perkara serius berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi perhatian publik, melihat posisinya yang signifikan dalam PDI Perjuangan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga politik.
Kejelasan dari KPK untuk melanjutkan proses hukum ini, bahkan di tengah tekanan politik, merupakan indikator komitmen dalam pemberantasan korupsi. Publik mengharapkan agar proses ini mampu mengembalikan kepercayaan terhadap integritas lembaga negara.
Sidang ini mengingatkan kembali semua pihak bahwa tindakan korupsi biasanya berpangkal dari pengabaian terhadap hukum dan kepentingan publik. Dengan demikian, persidangan ini bukan hanya soal Hasto, tetapi juga soal masa depan integritas dalam hukum di Indonesia.
