urbanvibe.id – Puluhan ribu warga Malaysia berkumpul di ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu lalu untuk menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengundurkan diri. Demonstrasi ini dipicu oleh kritik terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak memadai dalam menangani tingginya biaya hidup.
Aksi ini tercatat sebagai protes besar pertama di Malaysia sejak Anwar mengemban posisi kepemimpinan pasca pemilihan umum 2022. Para demonstran menyampaikan ketidakpuasan mereka atas janji politik yang belum terwujud dari pemerintah.
Aksi Protes di Lapangan Merdeka
Para pengunjuk rasa berkumpul di berbagai titik sekitar pusat kota sebelum akhirnya berkumpul di Lapangan Merdeka. Meskipun diguyur hujan gerimis, mereka tetap semangat dengan membawa spanduk yang bertuliskan ‘turun Anwar’.
Polisi tampak mengawasi dari kejauhan saat demonstran menyuarakan ketidakpuasan mereka. Fauzi Mahmud, seorang pengunjuk rasa berusia 35 tahun dari Selangor, menyatakan, “Dia (Anwar) telah memerintah negara ini selama tiga tahun dan belum memenuhi janji-janji yang dibuatnya.”
Kritik Terhadap Kinerja Anwar dan Biaya Hidup
Salah satu isu utama yang diangkat para demonstran adalah investasi yang belum memberikan hasil nyata meski Anwar telah melakukan kunjungan ke beberapa negara baru-baru ini. Fauzi menambahkan, “Telah mengunjungi banyak negara untuk mendatangkan investasi, tetapi kami belum melihat hasilnya.”
Rasa frustrasi terhadap tingginya biaya hidup juga mengemuka dalam aksi ini. Fauzi menekankan, “Biaya hidup masih tinggi,” menegaskan betapa sulitnya kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.
Pernyataan dari Mahathir Mohamad
Di tengah kerumunan, Mahathir Mohamad, mantan mentor Anwar yang kini menjadi rival politik, ikut memberikan komentar. Ia mempertanyakan pencapaian Anwar, “Sudah tiga tahun, apa yang didapat rakyat? Saya pikir dia (Anwar) senang melihat kita menderita,” pekiknya.
Mahathir menyerukan Anwar untuk mundur dan mengatakan, “Cukup, tolong, mundurlah.” Pernyataan ini mencerminkan keinginan generasi yang lebih tua untuk melihat adanya perubahan dalam pemerintahan.
