urbanvibe.id – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengingatkan Bupati Pati, Sudewo, untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat setelah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran baru-baru ini. Aksi tersebut muncul sebagai reaksi terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap menambah beban bagi warga.
Dalam pernyataannya, Sugiono menekankan pentingnya menyusun kebijakan yang pro-rakyat, dan ia mengapresiasi kembalinya situasi Pati yang kondusif pasca unjuk rasa. Peneguran ini menjadi sinyal bagi pengambil keputusan untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat.
Reaksi Partai Gerindra terhadap Aksi Massa
Aksi unjuk rasa yang terjadi pada Rabu (13/8/2025) di Kabupaten Pati mengecam keputusan Bupati Sudewo untuk menaikkan PBB-P2. Dalam tuntutan mereka, para demonstran meminta agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan memberatkan.
Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, berjanji bahwa Partai Gerindra akan terus memantau dinamika di Kabupaten Pati. Ia mendorong Sudewo untuk mendengar aspirasi masyarakat yang terganggu oleh kebijakan yang baru saja diumumkan.
Pentingnya Kebijakan yang Responsif
Sugiono menegaskan pentingnya bagi Bupati Sudewo untuk mengembangkan kebijakan yang tidak menambah beban bagi masyarakat. “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pesan dari Ketua Umum Prabowo Subianto juga menekankan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak bagi rakyat. Ini menjadi titik tekan bagi partai dalam menjalankan tugas terhadap masyarakat di daerah.
Aksi Berujung Kericuhan
Unjuk rasa di Alun-alun Kota Pati berlangsung dalam tensi tinggi dan akhirnya berujung pada kericuhan. Para demonstran, merasa suaranya tidak didengarkan, meminta pengunduran diri Bupati Sudewo, membuat situasi semakin tegang.
Sayangnya, aksi ini disertai dengan tindakan represif dari aparat keamanan setempat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya adanya dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah terulangnya masalah yang sama pada masa mendatang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: