urbanvibe.id – Mantan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, kini menghadapi ancaman penahanan seiring dengan proses interogasi oleh pihak kejaksaan terkait sejumlah dugaan tindak pidana. Kasus ini menarik perhatian publik, terutama dengan latar belakang suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang juga tengah menjalani hukuman penjara.
Jumat (6/8), pihak kejaksaan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Kim setelah menjalani interogasi, membuat situasi ini semakin rumit dan menjadi sorotan media di Korea Selatan.
Dugaan Tindak Pidana dan Interogasi
Kim Keon Hee diduga terlibat dalam kolusi dengan para trader untuk memanipulasi harga saham perusahaan antara tahun 2009 hingga 2012. Selain itu, ia juga disangkakan menerima barang-barang mewah, termasuk tas bermerek senilai USD 2.200 saat suaminya menjabat sebagai Presiden.
Interogasi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berlangsung di tengah kondisi suaminya, Yoon Suk Yeol, yang tengah mendekam di penjara akibat penetapan darurat militer pada Desember 2024. Penetapan ini menimbulkan kekacauan besar dan akhirnya berujung pada pemakzulan Yoon.
Jaksa khusus Korsel, Oh Jung Hee, menjelaskan bahwa, ‘Kami telah mengajukan surat perintah penangkapan untuk Kim pada pukul 13.21 waktu setempat.’ Jika perintah ini disetujui, hal ini akan menjadi momen bersejarah bagi Korsel karena seorang mantan Presiden dan Ibu Negara akan ditangkap secara bersamaan.
Tuduhan dan Penolakan
Selama pemeriksaan, Kim Keon Hee membantah semua tuduhan yang dikenakan kepadanya. Dia juga terlibat dalam kontroversi mengenai manipulasi saham yang menghasilkan banyak tanda tanya di kalangan publik.
Sebuah video tahun lalu menunjukkan Kim menerima tas dari seorang penggemar yang memicu reaksi negatif masyarakat. Ia juga dituduh mencampuri proses pencalonan anggota parlemen dari partai yang menaungi suaminya, yang bisa melanggar peraturan pemilu.
Dalam pernyataan permohonan maafnya, Kim berkata, ‘Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan masalah meskipun saya bukan orang penting. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan ini.’
Reaksi Publik dan Dukungan
Di luar kantor kejaksaan, para pendukung Kim dan Yoon menggelar aksi untuk menunjukkan dukungan mereka. Dengan mengibarkan bendera nasional Korea Selatan, mereka membawa poster bertuliskan, ‘Para penyidik harus adil.’
Aksi dukungan ini menunjukkan bahwa proses hukum yang berada di tengah jalan tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan sosial yang lebih besar di Korea Selatan.
Banyak elemen dalam masyarakat Korsel mengamati perkembangan kasus ini dengan seksama, mengingat dampaknya terhadap kebijakan dan stabilitas politik di negara tersebut.