urbanvibe.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemanggilan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk diperiksa seputar dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, berharap Yaqut akan hadir untuk memberikan keterangan penting dalam penyelidikan ini demi kelancaran proses hukum yang sedang berjalan.
Detail Pemanggilan Yaqut Cholil Qoumas
Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menjelaskan bahwa keterangan dari Yaqut sangat penting dalam konteks penyelidikan ini. “Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan,” ungkap Budi kepada wartawan.
Budi juga menegaskan, “Karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan ini.” Saat ini, tim KPK masih menunggu konfirmasi kehadiran dari Yaqut.
Pemanggilan Yaqut tidak berdiri sendiri; sebelumnya, beberapa pihak lain juga telah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Ini termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, dan pendakwah, Khalid Basalamah.
Pengusutan Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan ekspose terkait dugaan korupsi kuota haji di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Budi Prasetyo, ekspose dilakukan secara periodik untuk memantau perkembangan penyelidikan kasus ini.
“Ekspose itu kan secara berkala ya dilakukan untuk update dari progres yang sudah dilakukan oleh tim,” jelas Budi, menekankan pentingnya transparansi dalam proses investigasi.
Sebelumnya, KPK telah melakukan beberapa kali ekspose untuk melihat sejauh mana perkembangan penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Dampak dari Kasus Ini
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menarik perhatian luas masyarakat dan media. Mengingat isu ini menyangkut keagamaan dan perjalanan ibadah haji, dampaknya bisa sangat luas baik bagi Kementerian Agama maupun umat Muslim di Indonesia.
KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji, yang memiliki arti penting bagi umat Islam di Indonesia.
Dalam konteks penyelidikan ini, masyarakat diingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di masa mendatang.
