urbanvibe.id – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang mencapai 250% kini menjadi sorotan utama, termasuk dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tindakan protes dari warga setempat mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan tersebut.
Tito menyatakan bahwa kementeriannya akan meneliti dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati untuk menentukan kenaikan pajak yang kontroversial ini. Dia mengisyaratkan keseriusannya untuk memahami faktor-faktor yang memicu protes ini.
Menanggapi Protes Warga
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait dasar kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati. Dia menyatakan, “Oh, itu lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Itjen untuk mengecek, itu saja dasarnya apa,” sebagaimana dikutip dari detikNews.
Tito juga mengakui bahwa ia belum menerima laporan resmi mengenai polemik yang terjadi. Ia mengatakan, “Saya akan cek. Saya tahu dari media makanya akan kita cek,” mengindikasikan niatnya untuk lebih memahami situasi yang ada.
Kenaikan sebesar 250% ini memang langsung memicu reaksi keras dari warga. Mereka merasa kebijakan tersebut terlalu membebani dan rencananya akan menggelar demonstrasi pada tanggal 13 Agustus mendatang.
Aksi Protes dan Respons Pemerintah Daerah
Warga Kabupaten Pati telah bersiap untuk melaksanakan aksi demo sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan pajak yang dianggap tidak adil. Dalam persiapan aksi tersebut, mereka juga melakukan penggalangan donasi untuk mendukung kegiatan tersebut.
Namun, saat penggalangan donasi berlangsung, sekelompok masyarakat mengalami insiden di mana kegiatan ini dibubarkan oleh Satpol PP Kabupaten Pati. Kejadian tersebut mencerminkan betapa tinggi tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah saat ini.
Sebagai respons, Bupati Pati, Sadewo, menjelaskan bahwa pajak di wilayah mereka tidak pernah mengalami kenaikan selama 14 tahun terakhir. Ia menyampaikan, “Itu menjadi dasar kami untuk mulai menaikkan PBB tahun ini,” menambahkan perkembangan dan alasan di balik keputusan tersebut.
