urbanvibe.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencurigai adanya pihak besar yang terlibat di balik tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya, serta isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya, Jokowi mengingatkan bahwa tuduhan tersebut bukan hanya sekadar masalah pribadi, tetapi dapat berimplikasi pada stabilitas politik di Indonesia.
Kecurigaan Jokowi Terhadap Isu Politikal
Saat ditemui di kediamannya setelah Salat Jumat pada 25 Juli 2025, Jokowi mengungkapkan kecurigaannya akan adanya agenda politik yang lebih besar di balik isu-isu yang menyerangnya.
“Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” jelasnya.
Meskipun demikian, Jokowi memilih untuk tidak mengungkapkan siapa orang besar yang ia maksud, hanya menyebut bahwa “Semua sudah tahu lah,” yang menunjukkan adanya konteks yang lebih luas.
Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut bukanlah sekadar isu pribadi, melainkan ancaman bagi stabilitas politik di Indonesia, mengindikasikan bahwa tuduhan semacam ini dapat digunakan untuk merugikan tokoh-tokoh politik.
Tindak Lanjut Pelaporan ke Polda Metro Jaya
Dalam pernyataannya, Jokowi turut melaporkan peristiwa pencemaran nama baik kepada Polda Metro Jaya, mengatakan, “Yang saya laporkan adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah,”.
Jokowi menambahkan bahwa saat melaporkan kasus tersebut, ia tidak mencantumkan nama-nama tertentu, namun berbagai nama muncul selama penyelidikan oleh Polri.
Ia juga menanggapi tentang keterlibatan nama-nama seperti mantan ketua KPK Abraham Samad, menegaskan bahwa itu merupakan hasil penyelidikan dan bukan inisiatif dari pihaknya.
“Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah,” tegasnya, menekankan bahwa laporan itu bersifat obyektif dan berbasis fakta.
Dinamika Politik Terkait Gibran
Situasi ini juga berkaitan dengan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang saat ini menjadi sorotan, mengingat munculnya isu-isu tersebut.
Jokowi berharap masyarakat dapat memahami isu ini secara bijak dan tidak terjebak dalam narasi yang tidak berlandaskan fakta.
Ia ingin menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas institusi pemerintahan di tengah berbagai polemik yang ada.
Dengan demikian, isu ini tidak hanya berdampak pada Jokowi secara pribadi, tetapi juga berimplikasi pada dinamika politik Indonesia secara keseluruhan, berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan.
