urbanvibe.id – Grab Indonesia mengungkapkan pendapatnya terkait rencana pemerintah mengenai kenaikan tarif ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, dalam keterangan tertulis pada Rabu (2/7).
Tirza menekankan pentingnya adanya dialog terbuka dan koordinasi antara Grab dan pemerintah dalam membahas perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap pendapatan mitra dan harapan konsumen akan biaya transportasi.
Respons Grab terhadap Kenaikan Tarif
Tirza Munusamy menyatakan bahwa Grab sangat menjunjung prinsip keterbukaan dan bersedia melakukan dialog dengan pemerintah mengenai semua rencana kebijakan yang ada. “Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring,” kata Tirza.
Menurutnya, kebijakan tarif yang baru dapat berdampak besar bagi banyak pihak. Grab memberikan catatan penting bahwa penyesuaian tarif harus dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan mitra dan permintaan dari konsumen.
Keterlibatan Mitra dalam Diskusi Kebijakan
Grab mengajak seluruh mitra untuk terlibat dalam forum diskusi guna memberikan masukan mengenai kebijakan yang direncanakan. Tirza mengungkapkan, “Kami memahami bahwa perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak.”
Dia percaya bahwa dengan semangat kolaborasi, akan ada solusi terbaik yang dapat mendukung ekosistem transportasi digital di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek penting dari setiap kebijakan yang diusulkan.
Pernyataan Kementerian Perhubungan
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, pernah menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif ojol telah mendapat pertimbangan keputusan final. Namun, saat rapat dengan Komisi V DPR, pada Senin (30/6), ia meralat, “Kenaikan tarif ojek online 8 sampai 15 persen ini, ini masih dalam tahap kajian mendalam. Artinya, ini belum merupakan keputusan final.”
Dia menambahkan bahwa proses untuk mencapai keputusan akhir masih panjang, dan banyak aspek yang perlu dibahas sebelum kebijakan tersebut resmi diterapkan.
