urbanvibe.id – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut positif usulan pemindahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia percaya langkah ini adalah pilihan strategis mengingat investasi besar yang telah dilakukan untuk pembangunan IKN.
Rifqi mengungkapkan bahwa pembangunan IKN memerlukan biaya sekitar 130 triliun dari anggaran APBN dan 59 triliun untuk investasi kontraktual, sehingga pemindahan fasilitas BUMN dianggap rasional dan menjanjikan.
Pemindahan BUMN dan Persiapan IKN
Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa IKN memiliki area perkantoran yang siap menampung BUMN jika pemindahan dilakukan. “INK ini bisa menampung sekitar 15.000 aparatur sipil negara (ASN) dengan fasilitas rumah atau rusun yang disediakan secara gratis oleh negara,” ujarnya.
Ia berencana untuk memanggil pihak Otorita IKN setelah masa reses guna memastikan kesiapan IKN sebagai ibu kota. “Pemerintah harus siap untuk mengaktifkan berbagai lembaga di IKN,” lanjut Rifqi.
Usulan dari Wakil Ketua Komisi II
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengusulkan agar semua BUMN segera berkantor di IKN. Ia menekankan pentingnya menjaga aktivitas di IKN agar tidak kosong meskipun pemerintah pusat belum sepenuhnya pindah.
“Ini yang kedua penting. Jangan sampai aktivitas di IKN malah kosong, harus ada,” ungkap Aria, menambahkan bahwa pemindahan ini adalah langkah penting untuk menjaga ekonomi di IKN tetap hidup.
Strategi Optimalisasi Harta BUMN
Aria Bima juga mengusulkan agar perusahaan BUMN menjual gedung-gedung mereka di Jakarta untuk digunakan dalam pembangunan gedung di IKN. Menurutnya, hal ini dapat mengurangi beban fiskal di Jakarta.
“Dan dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN, yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur,” tegas Aria, menyerukan perlunya strategi jangka panjang seperti yang diterapkan di negara-negara lain.
