urbanvibe.id – Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah membantah terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan ini terjadi setelah acara Rapat Kerja Nasional Partai NasDem di Jakarta.
Kini, Abdul Azis tengah menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan, di mana Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengkonfirmasi bahwa beliau sudah diperiksa sejak semalam.
Proses Penangkapan dan Pemeriksaan
Penangkapan Abdul Azis berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sulawesi Tenggara. KPK juga melanjutkan penyelidikan ke Sulawesi Selatan, sebagaimana diungkap oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Asep menjelaskan bahwa dalam OTT yang berlangsung di Sultra, tim KPK berhasil mengamankan tujuh orang. Tiga di antaranya ditangkap di Jakarta dan empat lainnya di Sultra, ‘Yang masih berlangsung di Sulsel. Jadi yang sudah selesai dan tim sampai di sini yang di Jakarta dan di Sultra,’ sebut Asep.
Meskipun awalnya membantah keterlibatannya, informasi mengenai Abdul Azis terbukti benar. ‘Bupati Koltim,’ ungkap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat ditanyai mengenai pejabat yang ditangkap.
Latar Belakang Kasus dan Reaksi Publik
Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus untuk rumah sakit. Para pejabat yang ditangkap masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Penyelidikan ini menimbulkan polemik di kalangan publik. Penangkapan seorang bupati seperti Abdul Azis memicu harapan untuk peningkatan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Masyarakat serta berbagai kalangan menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini, terutama bagaimana penanganan KPK akan mempengaruhi kebijakan publik.
Dinamika Dalam Penyelidikan KPK
KPK dikenal dalam melakukan operasi penindakan untuk memberantas korupsi di Indonesia, namun tiap tindakan tetap memicu isu publik yang beragam. Setelah penangkapan ini, banyak pihak menyoroti langkah KPK dalam menegakkan hukum dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dengan banyaknya pejabat yang kini dipanggil untuk memberi keterangan dalam penyelidikan ini, diharapkan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. ‘Iya (benar),’ kata Tanak, menjawab pertanyaan tentang kejelasan pihak yang terlibat dalam kasus ini.
Kehadiran KPK dalam menindak kasus korupsi di tingkat daerah diharapkan dapat menegaskan komitmen dalam memberantas praktik korupsi yang masih merajalela.
