urbanvibe.id – Kejaksaan Agung memberi tanggapan atas pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim terkait keterlibatan Jaksa Pengacara Negara dalam pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pernyataan Nadiem yang menyebutkan bahwa Jamdatun tidak berperan dalam proses pengadaan ini menarik perhatian berbagai pihak dan memicu banyak pertanyaan.
Latar Belakang Pengadaan Laptop Chromebook
Pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi isu hangat, lalu banyak pihak mulai mempertanyakan transparansi di dalamnya.
Tujuan utama proyek ini adalah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, namun muncul pertanyaan soal alokasi anggaran dan siapa yang memegang tanggung jawab.
Hal ini memicu debat tentang prosedur pengadaan dan partisipsi pihak-pihak terkait dalam menjaga akuntabilitas anggaran yang digunakan.
Pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim
Dalam sebuah konferensi pers, Nadiem Makarim menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara tidak terlibat langsung dalam pengadaan laptop tersebut.
Nadiem menekankan bahwa kementerian berperan penting untuk memastikan semua proses pengadaan berlangsung sesuai dengan peraturan yang ada.
Ia juga menyebut bahwa Kejaksaan, melalui Jamdatun, sudah terlibat dalam pengawasan sejak awal proyek itu dimulai.
Penjelasan dari Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi yang menyatakan bahwa meski Jamdatun tidak terlibat dalam pengadaan, mereka tetap berperan dalam menegakkan hukum yang terkait dengan anggaran negara.
Pihak Kejaksaan Agung mengingatkan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam proyek yang menggunakan dana publik, termasuk dalam sektor pendidikan.
Ada batasan yang diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung terkait rekomendasi awal penggunaan sistem Windows, yang kemudian diubah menjadi Chromebook.
Penyidikan saat ini berfokus pada dugaan intervensi yang terjadi dan hasilnya, sudah ada pemeriksaan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam proyek ini.
Reaksi Masyarakat dan Pengamat
Reaksi dari masyarakat dan pengamat pendidikan umumnya menunjukkan keprihatinan atas kurangnya transparansi dalam proses pengadaan ini.
Mereka berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan komprehensif untuk memastikan akuntabilitas anggaran negara.
Diskusi mengenai keterlibatan Jaksa Pengacara Negara dalam proyek pengadaan ini diharapkan dapat membuka jalan untuk pengawasan yang lebih ketat di masa mendatang.
