urbanvibe.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera meratifikasi Peraturan Presiden mengenai pendidikan antikorupsi. Usulan ini bertujuan untuk memastikan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum di berbagai tingkat pendidikan.
Wawan Wardiana selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK menekankan pentingnya adanya payung hukum untuk mendukung kelangsungan program pendidikan antikorupsi yang efektif dan menyeluruh.
Urgensi Hukum untuk Pendidikan Antikorupsi
KPK mengajukan rencana untuk menciptakan Peraturan Presiden yang fokus pada pendidikan antikorupsi. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial untuk memberikan dasar hukum yang solid bagi pelaksanaan pendidikan antikorupsi di berbagai lembaga pendidikan.
Wawan berharap tanpa ada undang-undang yang mendasari, mereka akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan inisiatif pendidikan tersebut. Dengan penerbitan Perpres ini, diharapkan pendidikan antikorupsi dapat terlaksana secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Kerja Sama dengan Kementerian yang Terkait
KPK aktif bekerja sama dengan beberapa kementerian untuk merancang pendidikan antikorupsi yang efektif. Kemenag, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian lainnya turut berperan dalam pengembangan kurikulum yang menyeluruh.
Nota Bersama antara KPK dan kementerian diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam memenuhi program pendidikan antikorupsi dengan pembagian peran yang jelas bagi masing-masing kementerian.
Pembuatan Buku Panduan dan Pelatihan untuk Pengajar
KPK tengah mempersiapkan buku panduan pendidikan antikorupsi yang dirancang untuk semua jenjang pendidikan. Buku tersebut memberikan berbagai metode pengajaran yang efektif untuk menanamkan nilai antikorupsi pada peserta didik.
KPK juga memastikan adanya pelatihan bagi para pengajar agar mereka dapat menyampaikan materi antikorupsi dengan cara yang menarik. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai tersebut dapat mendarah daging pada generasi muda.
