urbanvibe.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara, berhasil menangkap Bupati Kolaka Timur, Abd Azis. Penangkapan ini menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengonfirmasi bahwa tim KPK masih berada di lokasi untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Namun, jumlah orang yang diamankan dalam operasi ini belum dipublikasikan.
Detail Penangkapan Bupati Kolaka Timur
Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, ditangkap oleh KPK dalam OTT yang berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025. Saat dihubungi, Johanis Tanak menyatakan, “(Bupati) Koltim,” merujuk langsung pada Abd Azis.
Johanis tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai jumlah orang yang ditangkap atau barang bukti yang disita selama operasi. “Tim masih di sana,” ucapnya, menunjukkan bahwa investigasi terus berlanjut.
Di Jakarta, Jubir KPK, Budi Prasetyo, juga menegaskan bahwa beberapa tim KPK masih aktif di lapangan. “Tim masih di lapangan nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa,” jelas Budi.
Operasi Tangkap Tangan Sebelumnya oleh KPK
Tangkapan kali ini merupakan yang ketiga bagi KPK selama tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah melakukan dua OTT lainnya, termasuk kasus proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu.
KPK juga menindaklanjuti perkara suap terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa KPK tetap menggencarkan upaya pemberantasan korupsi di berbagai daerah.
Hasil-hasil OTT yang dilakukan KPK di tahun ini menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi ini tidak pandang bulu dalam mengejar korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Konsistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi
KPK terus menunjukkan konsistensi dalam tindakan hukum terhadap praktik korupsi, tidak hanya di level tinggi tetapi juga di tingkat daerah. Penangkapan Bupati Kolaka Timur menegaskan bahwa KPK mengawasi secara ketat mereka yang berposisi strategis dan berpotensi melakukan tindakan korupsi.
Sebagai penegak hukum, KPK memiliki peranan penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Penangkapan ini diharapkan dapat memberikan sinyal tegas bahwa tindakan korupsi akan mendapat sanksi yang berat.
Kezatapan KPK dalam memberantas korupsi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.
