urbanvibe.id – Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan klarifikasi mengenai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan bahwa status bersalah Hasto tetap ada meskipun mendapatkan amnesti dari Presiden.
Setyo menyatakan bahwa KPK telah menjalankan tugas penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan bahwa komitmen anti-korupsi lembaga tersebut tidak akan goyah.
Klarifikasi Ketua KPK
Setyo Budiyanto menjelaskan tanggapannya terhadap komentar Megawati, mengatakan, ‘Amnesti yang diberikan semakin memperjelas bahwa status bersalah tetap melekat namun diampuni oleh Presiden atau dikasihani.’ Ia juga mencatat bahwa KPK telah melaksanakan penegakan hukum dengan profesional dan sesuai prosedur yang berlaku.
Kasus Hasto yang berhubungan dengan suap pergantian antarwaktu Anggota DPR ini menjadi contoh konkret komitmen KPK dalam memerangi korupsi. KPK, menurut Setyo, tetap bertanggung jawab atas penegakan hukum walaupun ada kontroversi yang menyertainya.
Seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK menunjukkan usaha yang tidak hanya sekadar untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya integritas.
Tanggapan Megawati
Megawati Soekarnoputri sebelumnya menunjukkan rasa sedih atas kondisi KPK saat ini dan menyatakan, ‘Maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya.’ Ia mengekspresikan ketidakpuasan terkait tindakan KPK yang menurutnya kurang efektif.
Mantan Presiden RI ini menyoroti bahwa situasi di KPK, terutama terkait amnesti Hasto, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendalam dalam lembaga anti-korupsi tersebut. ‘Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan,’ ungkapnya, menegaskan bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi.
Megawati menekankan pentingnya keberadaan KPK yang efektif demi memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dan menangani kasus korupsi dengan lebih terarah.
Latar Belakang Kasus Hasto
Hasto Kristiyanto telah dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara akibat keterlibatannya dalam suap terkait pergantian antarwaktu untuk Harun Masiku. Namun, setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto tidak perlu menjalani hukuman tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Banyak yang meragukan efektivitas lembaga anti-korupsi jika individu yang terbukti bersalah dapat diampuni dengan mudah.
Seiring dengan berjalannya waktu, situasi ini terus memicu diskusi di kalangan masyarakat mengenai peran KPK dalam memberantas korupsi serta tantangan-tantangan yang dihadapinya.
