urbanvibe.id – Pemimpin Thailand dan Kamboja bertemu di Malaysia untuk mendiskusikan gencatan senjata di tengah konflik perbatasan yang berkepanjangan. Pertemuan ini dinilai penting untuk meredakan ketegangan yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa.
Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menunjukkan sikap skeptis terhadap niat baik Kamboja, sementara Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, berusaha menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
Latar Belakang Konflik Perbatasan
Bentrokan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja mulai mencuat pada 24 Juli 2025, ketika kekerasan melibatkan tembakan lintas perbatasan. Akibat dari bentrokan tersebut, lebih dari 30 orang tewas, termasuk lebih dari 20 warga sipil, sehingga menciptakan situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.
Konflik ini sebenarnya bukan hal yang baru, melainkan merupakan bagian dari sengketa sejarah yang telah ada antara kedua negara terkait daerah perbatasan dan sumber daya yang melimpah. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, terutama dengan adanya dukungan dari negara-negara besar yang memperkeruh suasana.
Upaya Perdamaian di Malaysia
Perundingan yang digelar di Malaysia mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa perwakilan AS akan berperan dalam upaya penyelesaian konflik, dengan harapan dapat membantu menciptakan keamanan regional, “Kami ingin membantu menyelesaikan masalah ini demi keamanan regional,” ujar Rubio.
Meskipun pertemuan ini menunjukkan adanya harapan, PM Thailand Phumtham Wechayachai tetap bersikap waspada. Ia menyatakan, “Kami tidak meyakini Kamboja bertindak dengan itikad baik, berdasarkan tindakan mereka dalam menangani masalah ini,” sebelum keberangkatannya ke Malaysia.
Reaksi dan Harapan dari Pemimpin
Hun Manet, Perdana Menteri Kamboja, merespon skeptisisme tersebut dengan menekankan pentingnya perundingan. “Kami datang dengan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya, menegaskan bahwa perundingan adalah kesempatan untuk menjaga stabilitas dan keamanan.
Sementara itu, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan agar gencatan senjata dapat dicapai melalui negosiasi yang lebih inklusif. Anwar berharap dapat memimpin negosiasi dengan efektif, setelah menerima permintaan dari perwakilan kedua negara.
