urbanvibe.id – Wacana mengenai moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengemuka di DPR di tengah ketidakpastian pemindahan ibu kota negara di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini bertujuan untuk menghindari pemborosan anggaran yang mungkin terjadi akibat keputusan yang tidak cepat.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah definitif terkait status IKN. Jika penerbitan peraturan presiden tidak dapat dilakukan, ia berpendapat bahwa moratorium adalah pilihan terbaik demi penyesuaian pembangunan dengan kondisi keuangan negara.
DPR Bahas Usulan Moratorium
Usulan moratorium pembangunan IKN disampaikan oleh Saan Mustopa dalam diskusi di DPR. Ia meminta agar pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden untuk memulung keputusan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Saan menekankan pentingnya keputusan cepat agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran. Jika penerbitan perpres tidak mungkin, ia menganggap moratorium adalah langkah strategis untuk menyesuaikan pembangunan IKN dengan kondisi keuangan negara.
Risiko Akibat Moratorium Pembangunan
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, memperingatkan bahwa moratorium dapat menyebabkan risiko yang signifikan. Menurutnya, IKN telah menghabiskan anggaran mencapai Rp151 triliun, dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Andry mencatat, ‘IKN itu too big to fail. Artinya dia sudah terlalu besar untuk kita hapuskan begitu saja,’ menyoroti bahwa pengeluaran yang besar perlu dipertanggungjawabkan dengan baik.
Alternatif Pemanfaatan Infrastruktur IKN
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan infrastruktur yang ada di IKN tanpa menambah pembangunan baru. Ia mengingatkan pentingnya pemanfaatan optimal dari aset yang sudah ada.
Bhima mengusulkan beberapa alternatif, seperti menjadikan IKN sebagai lokasi kantor wakil presiden atau pusat pelatihan militer. Dengan cara ini, infrastruktur IKN dapat dioptimalkan untuk berbagai fungsi tanpa perlu melakukan pengeluaran tambahan.
